10/01/2024
Ini versi Wawancara vs versi Published terkait keamanan IKD & Siber di Konoha
=====
-bagaimana kondisi keamanan cyber di indonesia saat ini
+ kondisinya sedang tidak baik baik saja, setelah mengalami berbagai kebocoran data, ancaman sebenarnya baru akan terjadi setelahnya. Dan pemerintah maupun pengelola data tidak banyak berbuat untuk antisipasi serangan yang lebih masive kedepan. Yang dirugikan tentu saja masyarakat yang jadi bulan bulanan sasaran ancaman siber.
-bagaimana keyakinan anda terkait kondisi cyber ke depan?
+ Akan semakin memprihatinkan jika tidak ada perhatian serius dari pemerintah yang selalu denial terhadap peristiwa kebocoran data.
-apa masyarakat bisa yakin terhadap keamanan cyber di Indonesia?
+ Untuk saat ini masyarakat tidak bisa berharap banyak kepada pemerintah terkait keamanan siber. Pemerintah masih lebih fokus dengan project project yang sia sia seperti implementasi teknologi pemblokiran, situs judi dst. Masyarakat harus menyadari jika ancaman siber bisa mengancam siapa saja, sehingga harus lebih mawas diri untuk menggunakan teknologi yang ada. Kondisi saat ini masyarakat hanya bisa berdoa agar data dirinya tidak disalahgunakan oleh pelaku kejahatan.
-Apakah IKD sudah dibutuhkan di Indonesia?
+ IKD belum siap, masih banyak kelemahan disisi teknologi dan aplikasinya. Dari hasil riset saya pribadi dan berdasarkan diskusi komunitas pada FGD group digital forensic & infosec yang lalu, sebaiknya implementasi IKD ditunda hingga aplikasi tersebut menjamin keamanan data penduduknya. Bukan hanya IKD tetapi berbagai aplikasi aplikasi yang akan dikategorikan sebagai SPBE Prioritas (skala nasional) masih belum layak disebut aman untuk saat ini, sehingga pemaksaan penggunaan aplikasi aplikasi tersebut memiliki resiko kebocoran dan pemasalahan yang lebih serius kedepan
-jika nanti identitas penduduk beralih ke IKD apakah kondisi saat ini memungkinkan?
+ Tidak banyak yang barubah dengan implementasi IKD. Jika IKD hanya digunakan sebagai pengganti fotokopi KTP, tidak banyak manfaatnya. Harusnya pelayanan pemerintah itu tidak sekedar menggunakan jargon jargon teknologi atau digitalnya
-bagaimana pemerintah menyosialisasikan terkait IKD
+ Sosialisasi yang dilakukan masih ugal ugalan, seperti mengejar target atau legacy/ceremony. Bahkan pihak yang mensosialisasikan (setingkat menteri) pun dipastikan belum mencoba aplikasi tersebut.
-bagaimana dengan orang yang hingga saat ini belum memiliki akses digital?
+ IKD memang hanya diperuntukkan bagi yang memiliki akses digital. Yang belum punya, tentu saja tidak bisa merasakan manfaat aplikasi tersebut. Pelayanan pemerintah harusnya tetap menyediakan channel channel lain (multiple channel) dalam interaksi maupun pengurusan administrasi Kependudukan oleh masyarakatnya. Tidak seharusnya mengandalkan sistem digital saja tanpa memberi opsi opsi manual lainnya.
===
Versi publish:
1. https://medsosid.com/bakal-beralih-ke-ikd-pakar-it-indonesia-belum-siap-jangan-dipaksa/
2. https://medsosid.com/pakar-it-sebut-keamanan-cyber-di-indonesia-tidak-bisa-diharapkan/
Link terkait:
Ini warga masyarakat yang jauh lebih cerdas dari pemerintahnya
https://medsosid.com/tak-ada-jaminan-data-aman-warga-bantul-ini-enggan-pakai-ikd/
Sintia, seorang warga Kasihan, Bantul, mengaku masih memilih identitas secara offline karena tak yakin dengan jaminan data IKD.
