10/09/2026
Thailand kembali menempuh langkah agresif untuk mendorong pariwisatanya dengan memangkas biaya bandara hingga 50 persen bagi maskapai yang membuka rute baru.
Melalui kampanye “New Route–New Airline”, Departemen Bandara Thailand (DOA) menawarkan potongan biaya pendaratan dan parkir pesawat hingga 50 persen bagi maskapai yang membuka rute dari bandara-bandara daerah menuju Bangkok dan destinasi utama lainnya. Program yang berlangsung selama satu tahun, mulai 10 Agustus 2026 hingga 9 Agustus 2027, itu bertujuan mendorong persaingan antar-maskapai, memperluas pilihan penerbangan, sekaligus menyebarkan aktivitas wisata agar tidak menumpuk di segelintir pintu masuk utama. Bagi Indonesia, gagasan ini terasa relevan.
Sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau dan ratusan destinasi yang tersebar, konektivitas udara menjadi penopang utama pemerataan pariwisata. Namun, tingginya harga tiket pesawat domestik masih menjadi tantangan besar, yang salah satunya dipicu lonjakan harga avtur akibat situasi geopolitik di Timur Tengah serta keterbatasan armada maskapai nasional. Meski demikian, Indonesia sebenarnya tidak berangkat dari nol. Sepanjang Januari hingga April 2026, pengelola bandara InJourney Airports tercatat menambah 53 rute penerbangan baru, termasuk rute yang sebelumnya belum pernah dilayani seperti Manado menuju Naha Tahuna.
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga sempat menggulirkan paket stimulus penerbangan pada awal 2026, berupa keringanan pajak, potongan biaya kebandarudaraan, serta penurunan harga avtur di puluhan bandara, yang sempat diproyeksikan menurunkan harga tiket hingga 17 persen. Sejumlah kalangan menilai penambahan rute dan kemudahan biaya bandara berpotensi menarik lebih banyak wisatawan, sebagaimana pengalaman Thailand yang mampu mendatangkan puluhan juta kunjungan wisatawan mancanegara.
Apakah Indonesia akan mengadopsi skema insentif rute yang lebih berkelanjutan seperti negara tetangganya, kini menjadi salah satu pekerjaan rumah dalam upaya menyeimbangkan harga tiket, konektivitas daerah, dan pemerataan pariwisata nasional.
